YLKI : Kebijakan Ganjil Genap bukan Solusi Pengurai Macet

MONITOR, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di jalan tol hanya menjadi penanganan sementara. Sedangkan YLKI ingin ada kebijakan pengurai kemacetan yang lebih permanen dan kuat dampaknya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, kebijakan ganjil genap hanya untuk kebijakan sementara yang memang bisa mengurai kemacetan di jalan tol. Namun, menurutnya kebijakan ini tak bisa diterapkan selamanya.

Ia lantas mendorong pemerintah untuk mencari instrumen yang terbaik lainnya dan bersifat permanen.

"Saya ingin garis bawahi ganjil genap itu instrumen sementara. Kita harap kita dorong untuk bisa membuat instrumen permanen untuk ke Jakarta," kata Tulus di kantor Jasa Marga, Jakarta, Jumat (13/4).

Tulus menjelaskan, kebijakan ganjil genap di jalan tol Jakarta-Cikampek yang diterapkan oleh pemerintah menuai hasil positif.

"Secara umum bisa dimengerti penerapan ganjil genap melihat kemacetan masuk Jakarta. Kalau dibiarkan memang fungsi jalan tol akan berkurang, karena volumenya terlalu besar," ujarnya.

Lebih lanjut Tulus mengatakan, pemerintah bisa menggunakan skema electronic road pricing (ERP) di titik-titik kemacetan tertentu. Hal ini dinilai bisa mengurangi kepadatan lalu lintas dan diyakini efektif membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.

"Sebetulnya secara regulasi, baik di level undang-undang lalulintas, atau PP, atau Perda, itu sudah electronic road pricing atau ERP. Ini saya kira harus jadi lompatan, kalau nanti ganjil genap ini sukses maka harus benar mewujudkan ERP yang secara manajerial lebih efektif untuk atasi kemacetan di titik tertentu," katanya.