MONITOR, Jakarta – Batalnya penandatanganan MoU Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 oleh kalangan DPRD DKI Jakarta, saat ini menjadi pergunjingan hangat di internal para wakil rakyat Jakarta.
Tak sedikit dari politisi Kebon Sirih ini yang menilai, upaya Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang memaksa pengajuan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk PAM Jaya sebesar Rp 1,2 Triliun dalam APBD Perubahan, karena dipengaruhi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
“Katanya seperti itu, TGUPP ini terlalu banyak melakukan intervensi terhadap kebijakakan Anies, salah satunya adalah sikap Anies yang ngotot untuk memasukan anggaran PMD untuk PAM Jaya di APBD Perubahan,” ungkap Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Veri Yonnevil kepada MONITOR.
Menurut Veri, seharusnya persoalan anggaran ini sudah selesai saat dibahas dirapat Badan Anggaran (Baggar). Namun anehnya, pada saat anggaran ini final dibahas dan akan di lakukan MoU antara legislatif dan eksekutif tiba-tiba Anies meminta agar PMD untuk PAM Jayan dimasukan sebelum MoU dilakukan.
“Kalau ceritanya seperti ini ya jelas pimpinan dewan, khususnya Ketua Dewan tak mau lah tanda tangani MoU. Gimana ceritanya anggaran yang sudah dibahas dan diketok palu ketika mau ditandatangani tiba-tiba mau dirubah begitu saja,” terang Veri.
Veri pun menyebut, dewan punya alasan kuat ketika dalam rapat Banggar harus mecoret pengajuan anggaran PMD sebesar Rp 1,2 Trliun yang dilakukan PAM Jaya. Alasannya PAM Jaya mengajukan anggaran tersebut ternyata untuk kepentingan PT Aerta yang menjadi salah satu operator air yang jadi mitra PAM Jaya.
“Ya, Aneh saja, masa duit PMD mau dipakai untuk menghidupi perusaham swasta. Disinilah alasan kami menolak pengajuan anggaran ini dan akhirnya disetujui oleh peserta rapat. Tapi tiba-tiba kok Anies minta anggaran ini harus tetap masuk APBD Perubahan. Nah infonya TGPUPP intervensi Anies dalam persoal ini,” tutupnya.
