MONITOR, Jakarta – Berhenti jadi anggota DPRD Jakarta, ternyata Abraham Lunggana alias Haji Lulung meninggalkan persoalan yang belum diselesaikannya. Persoalan itu menyangkut pansus mikrosel ilegal yang sudah dibentuk dewan namun tak pernah ada kabarnya.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, Fajar Sidik, mengatakan sebagai Ketua Pansus Mikrosel Ilegal Lulung harus bisa menjelaskan kepada teman-temannya di dewan dan warga Jakarta, terkait pansus mikrosel ilegal ini.
“Sebelum menyatakan berhenti dari keanggotaannya sebagai anggota wakil rakyat Jakarta seharusnya Lulung sebagai ketua pansus mikrosel harus bisa menjelaskan bagimana nasib pansus mikrosel ini, tetap jalan atau bagaimana,” terang Fajar melalui keterangan tertulisnya kepada MONITOR.
Lanjut Fajar, ketika Lulung menyatakan dirinya sudah tak aktif sebagai anggota dewan seharusnya sebagai Ketua Pansus, Lulung punya tanggung jawab besar mau dibawa kemana kelanjutan pansus mikrosel ini, jangan ditinggal begitu saja.
“Sekali lagi saya katakan Lulung tidak bisa serta merta membiarkan begitu saja persoalan pansus mikrosel dimana pertanggung jawabanya sebagai Ketua Pansus,” tegasnya.
Fajar yang merupakan bagian dari Pansus Mikrosel pun mengatakan, kalau memang nasib pansus mikrosel ilegal ini dibatalkan, seharusnya hanya ada pembubaran pansus.
Begitupun sebaliknya, kalau memang lanjut harus ada kegiatannya dulu dan dilaporkan kepada pimpinan hasil kegiatannya apa.
“Kami kan lembaga formal, apa yang kami kerjakan di dewan ini harus dipertangungjawabkan kepada warga Jakarta. Begitupun soal pansus mikrosel ilegal ini. Ketika dibentuk kita umumkan kepada warga Jakarta. Nah ketika dibubarkan pun harus diumumkan kepada warga Jakarta,” ujar Fajar, seraya menunjukan surat-surat penunjukan pembentukan pansus mikrosel.
Sementara itu, Lulung beralasan kalau nasib pansus mikrosel tak jalan karena belum turunnya SK dari Ketua Dewan dalam hal ini Prasetio Edi Marsudi.
“Gimana mau jalan pansua mikrosel ini. SK nya mana?, tanya Lulung.
