Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 merupakan hajatan rakyat untuk memilih pejabat yang pro-rakyat dan berdaulat. Rakyat yang saat ini hidupnya melarat dan sekarat membutuhkan pejabat yang mampu mengangkat harkat dan martabatnya. Pilkada adalah salah satu jalannya. Jalan mencari dan memilih pejabat –kepala daerah—yang bersih dan tidak terlibat skandal hukum berat yang akan menjadi laknat.
Pilkada sejatinya membuat rakyat bahagia. Bahagia karena melalui Pilkada akan terpilih pejabat daerah yang dapat membawa perubahan bagi daerahnya. Pejabat terpilih sejatinya harus mampu membawa perubahan nasib wong cilik menjadi ciamik dan sejahtera lahir dan bathin.
Pilkada bukan lah ritual politik lima tahunan semata. Pilkada harus dimaknai sebagai ajang kompetisi pertarungan antara aktor-aktor politik dalam menghasilkan pejabat (pemimpin) yang mumpuni dalam mengelola pemerintahan di daerah. Pejabat yang terpilih haruslah yang terbaik diantara yang terbaik –primus inter pares—bukan pejabat karbitan yang tidak tahu bagaimana cara mengatur daerah dan negara.
Pilkada yang bermakna bukan hanya menjalankan prosedur demokrasi tanpa arti. Pilkada adalah momen terbaik (golden moment) bagi rakyat untuk merubah nasib untuk lima tahun kedepan. Berdiam diri membiarkan Pilkada penuh pelanggaran dan kecurangan sama artinya dengan membiarkan nasib yang tidak akan berubah selama lima tahun. Nasib rakyat memang bukan bergantung pada Pilkada. Tapi nasib rakyat akan dipengaruhi oleh siapa yang menang dalam Pilkada.
Jika yang terpilih adalah pejabat munafik, penuh kepalsuan, dan pembuat kerusakan, maka yang akan menderita adalah rakyat juga. Pejabat yang dalam dirinya penuh kepalsuan dan kepura-puraan akan membawa rakyat kepada kesengsaraan. Sengsara lahir dan bathin. Di dunia bahkan mungkin di akhirat kelak. Pilihlah calon pejabat daerah yang merakyat dan apa adanya. Bukan ada apanya. Apalagi mengada-ngada. Memilih calon pejabat daerah yang baik akan berkorelasi positif dengan nasib rakyat.
Pejabat sejati bukanlah pejabat yang tipu-tipu rakyat. Tetapi dengan ikhlas dan tulus berjuang untuk memperbaiki nasib rakyat di daerah yang jauh dari kesejahteraan dan kemakmuran. Pejabat sejati tidak menampilkan pencitraan yang penuh dengan kepalsuan. Pejabat sejati akan memiliki arti dan akan selalu melayani dengan setulus hati. Yang dipikirkan pejabat sejati adalah rakyatnya. Bukan diri, keluarga, kelompok, dan partai politik yang mendukungnya.
Mencari pejabat sejati memang tidak mudah. Tetapi juga bukan sesuatu yang sulit. Artinya diantara calon Paslon kepala daerah yang tersebar di 171 daerah pasti dan akan ada Paslon yang tulus untuk mengabdi demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kepentingan rakyat harus diutamakan demi utuhnya bangsa dan negara ini.
Pilkada akan penuh makna jika masyarakat cerdas dalam memilih calon pejabat. Menghindari politik uang adalah salah satu caranya. Hindari pemberian uang berapapun jumlahnya dari para calon pejabat daerah tersebut. Sekali saja rakyat menerima pemberian mereka, maka sesungguhnya nasib rakyat sedang dipertaruhkan. Pejabat daerah yang menang karena uang dan karena membeli suara pemilih, maka sudah bisa dipastikan bahwa pejabat tersebut bermental buruk dan korup.
Akan hancur jika suatu daerah dipimpin oleh pejabat daerah yang bermental penyuap. Karena jabatan akan diperjual-belikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya untuk kepentingan rakyat akan dijadikan proyek bancakan dan diijonkan kepada para pengusaha. Ketika APBD sudah dibeli oleh pengusaha, maka yang akan terjadi adalah pembangunan yang tidak berorientasikan kerakyatan. Rakyat akan tetap miskin dan melarat.
Jika ingin Pilkada penuh makna. Penyelenggara Pilkada seperti KPUD dan Panwalu. Bahkan Kepolisan dan Kejaksaan. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat lokal harus bahu membahu menjadikan Pilkada bersih. Pilkada yang terhindar dari kecurangan. Dan Pilkada yang menjadi model bagi sejarah pembangunan bangsa kedepan.
Pilkada menjadi tidak bermakna dan cenderung rusak. Jika para penyelenggara Pilkada –KPUD dan Panwaslu—main mata dan kongkalingkong dengan Paslon kepala daerah. Jangan sampai penyelenggara Pilkada tersebut menerima janji atau uang untuk memenangkan Paslon tertentu. Menjaga integritas bagi penyelenggara Pilkada adalah kewajiban. Dan menyelenggarakan Pilkada yang jujur dan bersih adalah keharusan. Jangan sampai Pilkada ternodai atau dinodai oleh oknum-oknum penyelenggara Pilkada yang tidak bertanggung jawab.
Pilkada akan tidak bermakna akan hancur. Jika oknum-oknum KPUD dan Panwaslu bersekutu berbuat curang demi uang. Uang jangan sampai membeli kehormatan dan kewibawaan para penyelenggara Pilkada di daerah. Menjaga agar Pilkada lebih bermakna jauh lebih baik dari membiarkan kecurangan dan persekongkolan. Demi untuk menjaga marwah dan kredibilitas penyelenggara Pilkada hindari janji-janji dan pemberian dari Paslon manapun.
Profesionalitas para penyelenggara Pilkada akan diuji. Jangan sampai melakukan perbuatan tak terpuji karena nanti bisa masuk jeruji besi. Kebaikan anggota KPUD dan Panwaslu dalam mengawal dan menjaga Pilkada yang netral berintegritas akan menentukan pemimpin daerah terpilih. Jika prosesnya baik, maka tentu hasilnya juga akan baik. Namun jika proses Pilkadanya dilumuri oleh kecurangan dan manifulasi, maka yang akan dihasilkan adalah pejabat kepala daerah yang memiliki mental perusak.
Kepolisian dan Kejaksaan juga harus netral. Begitu juga aparat TNI dan pegawai negeri. Jangan sampai pihak Kepolisian dan Kejaksaan juga terbawa arus untuk berbuat dan bertindak mendukung salah satu Paslon. Demi menjaga Pilkada yang penuh makna, Kepolisian dan Kejaksaan harus profesional. Bangsa ini membutuhkan Polisi-polisi dan Jaksa-jaksa yang jujur. Pilkada jangan dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari para oknum Polisi dan Jaksa. Dan kita masih yakin banyak Polisi dan Jaksa yang jujur dan bersih yang siap mengawal Pilkada yang penuh warna dan dinamika.