MONITOR, Jakarta – Kalangan Wakil Rakyat Jakarta meminta Pemprov DKI tidak sembarangan dalam memberikan rumah tanpa Down Payment (DP) kepada masyarakat. Syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan harus benar-benar jadi acuan dalam menyeleksi para pemohon hunian dengan DP 0 rupiah tersebut.
"Persyaratannya kan dah jelas, dia harus warga Jakarta, berpenghasilan dibawah 1 juta perbulan dan memang belum pernah memiliki rumah," ungkap Wakil Ketua DPRD Jakarta, M Taufik kepada Monitor.
Kata Taufik, kenapa dirinya mengingat kan Pemprov DKI agar selektif dalam menseleksi para pemohon rumah DP 0 persen ini. Hal itu tak lain, karena dirinya berkeyakinan para pemohon untuk memiliki rumah ini jumlahnya ribuan.
"Saya sangat yakin sekali jumlah peminatnya bisa mencapai ribuan. Sementara untuk tahap awal ini Pemprov baru menyediakan sekitar 700 hunian," terangnya.
Disebutkan, Taufik, program kepemilikan rumah ini, benar-benar sangat dinantikan masyatakat miskin Jakarta, terutama mereka yang benar-benar ingin mempunyai hunian sendiri.
Lanjut Taufik, masyarakat Jakarta sangat diuntungkan dengan progam hunian DP 0 persen ini. Sebab rumah yang nanti mereka miliki bisa menjadi aset yang mempunyai nilai tinggi.
"Dengan memiliki rumah ini, bisa jadi aset yang luar biasa, sebab 10 tahun kedepan kan harganya pasti semangkin tinggi. Dari pada kita nyicil motor, nilai jual semakin melorot. Lebih baik ungnya buat nyicil rumah lah," pungkasnya.
Diketahui, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, mengumumkan pembangunan tahap pertama rumah DP 0 Rupiah sedang berlangsung. Lokasi pembangunannya di kawasan Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
"Ada 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta, tipe 21 harganya Rp 185 juta," ujar Anies saat menghadiri acara groundbreaking program rumah DP 0 Rupiah, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1).