Bisnis

Soal Impor Beras, Pengamat Pertanyakan Tanggung Jawab Tata Niaga dan Logistik

Ilustrasi : Panen Raya

MONITOR, Jakarta - Pengamat Ekonomi Pangan Dr Yanuar Rizki angkat bicara tekait keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang mendadak membuka keran impor beras sebesar 500.000 ton. Menurutnya keputusan impor beras di saat akan panen raya seperti ini bisa jadi mengisyaratkan tidak optimalnya reformasi tataniaga beras dan manajemen logistik yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan.

“Inilah yang semestinya disoroti. Kalau yang bertanggungjawab dalam manajemen tataniaga malah mendorong impor saat akan panen raya, maka motifnya menjadi pertanyaan besar seolah menutupi kegagalannya membenahi tataniaga dan manajemen logistik selama tahun berjalan”, ujarnya, Sabtu (13/1/2017)

Yanuar menjelaskan, kesejahteraan rakyat yang menjadi amanat pemerintah harus dilihat dari 2 sisi yakni Petani, yang memerlukan stabilitas harga beli saat panen; dan Masyarakat konsumen yang memerlukan stabilitas harga beras untuk di konsumsi.

Maka dari itu, kata Yanuar, dibutuhkan manajemen logistik dan tataniaga untuk mengatur harga beli ke petani stabil dan menyerap saat panen raya utk diatur stoknya agar harga konsumen pun stabil, itulah peran bulog.

“Jadi, kalau sekarang harga beras tau-tau naik menurut saya yang harus dicermati adalah manajemen logistik dan tataniaga beras, bukan semata-mata mngandalkan impor apalagi dalam waktu dekat petani akan panen raya”, ucapnya.

Menurut Yanuar, memang paling gampang adalah membuat asumsi kalau harga beras naik karena suplaynya berkurang sehingga jalan keluarnya adalah harus impor.

“Pragmatisme impor seperti ini akan merontokan harga beli ke petani jika saat panen raya beras oversuply dari impor. Padahal yang dibutuhkan adalah manajemen logistik dan tataniaga untuk mengatur harga beli ke petani stabil dan menyerap saat panen raya untuk diatur stoknya agar harga konsumen pun stabil. Itulah peran Bulog”, ujarnya.

Yanuar menilai, bila terkait soal ini, pemerintah harus jelas keberpihakannya ke petani juga ke konsumen. Dan munculnya masalah yang berulang-ulang seperti ini menunjukan tataniaga dan logistiklah yang paling bertanggungjawab.

Yanuar menambahkan, setiap terjadi masalah terkait pangan, yang orang soroti selalu ke soal data produksi (Kementan). Lalu data tataniaga dan logistik yang jadi dasar Kemendag sendiri gimana?

“Ini kan harus fair dan transparan semuanya, agar publik juga tahu rangkainnya dari produksi (pertanian) dan distribusi (perdagangan) dimana letak masalahnya. Bukan saling menyalahkan yang hanya akan menimbulkan distorsi yang dimanfaatkan para importir”, pungkasnya.

(jml)