Pemerintahan

Pengamat : Impor Beras Cederai Kerja Keras Petani

Menteri Pertanian Amran dan Menteri Perdagangan Enggartiasto

MONITOR, Jakarta - Kebijakan impor beras yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat publik tercengang. Pasalnya, wacana tersebut menguat di saat para petani di berbagai daerah di Indonesia tengah panen padi serentak.

Ditambah, Kementerian Pertanian telah mengklaim bahwa Indonesia surplus beras di tahun 2018 ini. Sebab berdasarkan data Kementan, produksi beras tahun ini ada sekitar 48 juta ton dengan kebutuhan konsumsi per tahun sebesar 30 juta ton.

Terkait hal ini, Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengaku sangat menyayangkan terbitnya Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Baginya, kebijakan tersebut sangat mencederai para petani.

"Kebijakan impor yang diambil Mendag sangat mencederai semua upaya yang telah dikerjakan selama ini serta membuat para petani pasti akan kecewa," ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Monitor, Sabtu (13/1).


Ia menduga, kebijakan impor 'dadakan' ini dicanangkan tanpa ada koordinasi dengan kementerian terkait. Bahkan, ia mensinyalir keputusan ini muatan politiknya lebih dominan dibanding memang terdapat kekuarangan pasokan pangan.

"Apalagi dari informasi dari berbagai media idealnya untuk impor itu butuh 1,5 bulan tiba. Kok bisa tiba demikian cepat dalam 2 minggu ini? Sementara panen raya tersisa 15 hari lagi atau di awal Februari," jelasnya.

Hensat pun menyatakan, sebaiknya Mendag menjalin koordinasi dengan kementerian lain supaya kebijakan ini tidak mempersulit posisi Jokowi di mata petani.

Dari informasi yang diperoleh, rencana impor beras ini sudah digadang-gadang sejak 2 bulan lalu. Ini terbukti dari adanya proses tawar-menawar dengan negara Vietnam dan Thailand.

“Bila informasi itu benar, wah berarti sudah ada proses seperti itu, artinya memang sudah direkayasa untuk masuknya impor. Padahal stok beras dinilai sangat cukup untuk komsumsi dalam negeri," ujar Hensat.

Lagi pula, kata Hensat, ada informasi yang mengatakan bahwa saat ini Bulog baru menyerap sekitar 85 persen gabah petani yang seharusnya sudah mencapai 100 persen.

“Kan ada informasi Stok Bulog saat ini sebesar 950 ribu ton. Nah kata para ahli bila 100 ton saja yang dikeluarkan ke pasar, itu sudah bisa meredam kenaikan harga. Kok impor? Dengan adanya impor ini publik jadi bingung, info yang mana yang tepat, ada apa ini? Wah Mendag mungkin belum mendengar ada isu reshuffle dalam waktu dekat ya," pungkasnya.

(tsar)