Parlemen

DPR Kritik Impor Beras di Tengah Panen

Ilustrasi gambar (net)

MONITOR, Jakarta - Kebijakan impor beras semakin menjadi obrolan panas di kalangan elit maupun masyarakat biasa. Apalagi publik menemukan, data persediaan beras nasional dari Kementerian Perdagangan berbeda dengan Kementerian Pertanian.

Naiknya harga beras juga diklaim karena keterbatasan pasokan beras. Untuk menutupi kebutuhan konsumsi dan menjaga stabilotas harga sesuai HET, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan impor beras khusus sebanyak 500.000 ton. Beras ini akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand di akhir Januari.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras tahun ini ada sekitar 48 juta ton dengan kebutuhan konsumsi per tahun sebesar 30 juta ton. Bahkan Mentan Amran Sulaiman optimis, produksi beras bulan Januari akan menutup kebutuhan dan Indonesia akan memasuki masa panen puncak padi pada Februari mendatang.

Terkait kebijakan impor beras, DPR pun angkat bicara. Plt Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, harga beras seharusnya menguntungkan para petani. Ia pun keberatan jika kelangkaan pasokan beras dijadikan dalih untuk melakukan impor beras.

Politisi Gerindra ini menyatakan, pemerintah harus kembali memeriksa ulang data perberasan nasional. "Pemerintah harus segera memeriksa data perberasan kita. Sebetulnya seperti apa, apakah kita ini sudah merasa mencukupi atau tidak," tegas Fadli kepada wartawan.

Fadli pun heran adanya perbedaan data perberasan di Kementeriaan Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Menurutnya, jika kebijakan impor beras maka hanya akan merugikan petani.

"Karena laporan Kementan menyatakan beras selalu mencukupi dan punya kita itu berlebih, nah kenapa harganya tinggi dan kenapa ada pihak-pihak yang terus menyuarakan adanya impor beras. Karena kita tidak ingin ada impor beras, karena itu akan merugikan petani," tegasnya.

(tsar)