Pemerintahan

Perseteruan Luhut - Susi Menuai Kritik

Presiden Joko Widodo bersama Menteri KKP Susi dan Menko Kemaritiman Luhut (net)

MONITOR, Jakarta - Kegaduhan antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia, dinilai tak seharusnya terjadi.

Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan, kegaduhan yang terjadi menunjukkan bentuk kelemahan koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

"Sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Apalagi subyek hukumnya adalah kapal asing (WNA)," ujar Zainut, dalam keterangan pers yang diterima Monitor, Kamis (11/1/2018).

Terkait dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal sebagai upaya penegakan hukum, menurut Zainut, sudah sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) yakni "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Selain itu, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 76A "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri".

Penenggelaman kapal sebagai hukuman

Politisi PPP ini menyatakan, pembakaran atau penenggelaman kapal bukan satu-satunya bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Hakim pengadilan juga bisa menggunakan Pasal 76C (1) "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara".

Atau Pasal 76C ayat (5) "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan".

"Menurut saya ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi. Untuk penegakan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement untuk menjaga kedaulatan laut kita," terangnya.

Sedangkan untuk peningkatan produksi, kata Zainut, seharusnya Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan, yaitu berbagai peraturan menteri KP yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi.

(tsar)