MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Studi Transparansi (PUSARAN) Indonesia, Muzakir Djabir menilai, surat rekomendasi Ketua DPD Golkar Kaltim, Rita Widyasari ita ke Makmur untuk dijadikan sebagai Calon Gubernur Kalimantan Timur mencederai motto 'Golkar Bersih'.
"Jelas itu menodai visi 'Golkar Bersih' yang digaungkan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto," kata Muzakir.
Muzakir menegaskan, Rita saat ini sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyandang status tersangka.
Dengan demikian, jika seseorang yang diduga koruptor merekomendasi, tentu saja tidak elok bagi partai yang baru saja tercoreng karena Mantan Ketua Umumnya Setya Novanto mundur karena kasus hukum di KPK juga.
Sementara, Rita juga tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan siapapun secara struktural di Golkar.
"Rita kan tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim atau nonaktif, jadi tidak punya wewenang apapun untuk merekomendasikan nama cagub," jelas dia.
Seperti diketahui, Golkar Kaltim saat ini dinahkodai oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sofyan Hasdam.
Muzakir pun menegaskan lagi, jika DPP Golkar mempertimbangkan atau mengabulkan rekomendasi dari Rita, maka tidak baik untuk citra Partai Berlambang Beringin itu ke depan. Dan secara konstitusional partai, tentunya rekomendasi Rita itu tidak sah.
"Golkar akan menjadi sasaran empuk bagi lawan politik sebagai bahan serangan dan kritikan. Tentunya hal itu sangat mempengaruhi citra dan eksistensi partai itu di mata masyarakat," ujarnya.
Secara otomatis, visi yang dibawa oleh ketum baru Golkar Airlangga Hartarto yakni 'Golkar Bersih' dianggap hanya sebagai slogan belaka.