MONITOR Jakarta – Temuan pada buku IPS yang dikeluarkan Penerbit Yudhistira untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) kelas VI, yang menerangkan bahwa Ibukota Negara Israel adalah Yerussalem, mendapat kritikan dari Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU).
Ketua LP Ma'arif NU, Drs. KH. Z. Arifin Junaidi, MBA menyatakan bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
"Klaim Israel atas Yerusalem sebagai Ibukota Negara itu merupakan bentuk penjajahan," tegas Arifin, dalam pernyataan tertulis yang diterima Monitor.
Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya sangat mendukung kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina. Sebab, Indonesia merupakan negara yang kemerdekaannya pertama kali diakui oleh Palestina.
"Hingga sekarang ini Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai negara, karena itu Indonesia tidak mengakui Yerussalem sebagai Ibukota Israel," ujarnya menegaskan.
Menyikapi peredaran buku tersebut, LP Ma'arif NU memiliki lima pandangan. Diantaranya, Pertama, penerbit Yudhistira dinilai hanya mengambil data internet dengan tidak melakukan kroscek lagi dengan data lain.
Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah meloloskan buku ajar tersebut.
Ketiga, meminta Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada penerbit Yudhistira dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud sebagai penilai buku ajar.
Keempat, meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk segera menarik kembali buku ajar IPS kelas VI SD/MI yang dikeluarkan Penerbit Yudhistira atau penerbit lain.
Kelima, mendesak kepada Kemendikbud untuk menata dan meninjau ulang proses penulisan dan penerbitan buku ajar.