MONITOR, Jakarta – Azis Syamsudin urung menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Serta Novanto sesama koleganya di Partai Golkar. Badan Musyawarah DPR menunda memutuskan pengganti Novanto karena adanya penolakan dari Partai Golkar sendiri terkait pencalonan Azis Syamsudin.
Menanggapi apa yang terjadi di Senayan terkait pencalonan Azis Syamsudin, Forum Praktisi Hukum Indonesia, Arief Rachman menilai apa yang ditujukan oleh Partai Golkar itu akan membuatnya semakin dijauhi rakyat.
Menurut Arief, Aziz Syamsuddin telah ditugaskan DPP Partai Golkar untuk mengisi jabatan Ketua DPR-RI yang kosong karena mundurnya Setya Novanto hari ini gagal dilantik menjadi Ketua DPR.
Arief menyangkan batalnya penunjukan Azis Syamsudin bukan karena adanya penolakan dari kalangan aktivis pergerakan atau penolakan dari fraksi lain di Senayan justru karena adanya penolakan dari kolega sejawatnya di Fraksi Partai Golkar.
Ya, Puluhan anggota Fraksi Partai Golkar menghimpun tanda tangan penolakan atas penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR-RI.
"Penunjukan Aziz Syamsuddin sudah melalui proses dan mekanisme berdasarkan AD/ART Partai Golkar dan ditandatangani pejabat yang berwenang yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar," kata Arief kepada MONITOR, Senin (11/12).
Arief menambahkan, Publik sepertinya akan sulit memahami kenapa justru yang melakukan penolakan adalah anggota Fraksi Partai Golkar.
"Bahkan, publik akan akan menilai bahwa dinamika yang dipertontonkan politisi tersebut melegitimasi bahwa berpolitik itu "menghalalkan segala cara" dan "tak ada perkawanan yang abadi, yang ada kepentingan," tambahnya.
"Secara kualifikasi Aziz Syamsuddin jauh berprestasi dan berkualitas dibanding figur-figur yang akan dicalonkan sebagai Ketua DPR-RI. Tapi, itulah dinamika politik yang sedang terjadi beberapa saat lalu," pungkasnya.