MONITOR, Jakarta – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai surat Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR RI dapat merugikan Partai Golkar dan Aziz Syamsudin sendiri.
"Partai politik harus bekerja dengan landasan demokrasi, yakni berdasarkan keputusan organisasi, tidak bisa diputuskan sendiri oleh ketua umum non-aktif atau pelaksana tugas ketua umum," kata R Siti Zuhro di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/12).
Menurut Siti Zuhro, pergantian ketua umum dan penunjukan ketua lembaga tinggi negara, seperti DPR RI, adalah persoalan yang sangat serius, sehingga juga harus disikapi secara serius dan hati-hati.
Menurut Zuhro, Partai Golkar sebagai partai politik tidak bisa bermain-main dengan keputusan penunjukan Ketua DPR RI begitu saja, apalagi dari surat perseorangan.
"Keputusan penunjukan pergantian Ketua DPR RI, harus dilakukan secara organisatoris dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat sakti Novanto, sudah tidak dapat digunakan lagi," ujarnya.
Menurut Zuhro lebih lanjut, jika Ketua Umum Partai Golkar menghadapi persoalan hukum hendaknya diselesaikan lebih dulu secara internal. Sedangkan pergantian jabatan Ketua DPR RI yang semula diduduki Setya Novanto bisa diselesaikan kemudian.
Penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR RI oleh Setya Novanto, menurut Zuhro, akan merugikan Partai Golkar dan Aziz Syamsuddin sendiri.
"Apalagi di internal Partai Golkar terjadi resistensi yang tinggi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Zuhro juga mengingatkan, keputusan-keputusan yang diambil secara perseorangan seperti ini dapat mengancam adanya kerusakan soliditas kader dan berdampak pada menurunnya elektabilitas Partai Golkar sendiri.