Jabar-Banten

Bima Arya jadi Delegasi RI di COP 23 UNFCCC

Wali Kota Bogor, Bima Arya

MONITOR, Bogor - Wali Kota Bogor, Bima Arya menjadi delegasi Republik Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang dipimpin oleh Dr. Nur Masripatin dalam Conference of The Parties (COP)-23 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman, pada 6-17 November 2017.

Wali Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga terpilih sebagai nominasi Komite Eksekutif Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan Lokal (ICLEI) dari kawasan Asia Tenggara. ICLEI Southeast Asia General Executive Committee ini merupakan representasi dari pemerintah daerah di Asia Tenggara yang menjadi bagian dari ICLEI.

Nantinya, nominator yang terpilih akan bertugas mewakili pemerintah daerah seluruh Asia Tenggara di ICLEI tingkat pusat.

Bima terpilih sebagai ICLEI Gexcomm dari Asia Tenggara dari dua nama lain, yaitu Wali Kota Sebrang Parai, Malaysia dan Wali Kota Baguio, Filipina yang bersama-sama duduk sebagai ICLEI Southeast Asia Regional Executive Committee. Pengukuhan akan berlangsung bersamaan dengan kegiatan The 23rd session of the Conference of the Parties (COP 23) to the UN Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 6-17 November 2017 di Bonn, Jerman.

“Pengukuhan ICLEI SEA Gexcomm akan menjadi salah satu agenda Wali Kota pada keikutsertaan di COP 23 yang bertujuan mengakselerasi aksi pengendalian perubahan iklim dengan mengedepankan kerja sama semua pihak serta meningkatkan upaya utuk implementasi Kesepakatan Paris,” kata Kepala Bagian (Kabag) Kerjasama Setda Kota Bogor, Tyas Ajeng, Minggu (12/11).

Kesepakatan Paris menyebutkan, negara-negara dunia berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (2C) dan berupaya menekan hingga 1,5 C. Kepekatan Paris ini dideklarasikan pada 12 Desember 2015.


Selain itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya juga diundang menjadi pembicara dalam salah satu side event COP 23, yaitu “Global Covenant of Mayors for Climate and Energy: Cities and Local Authorities for Climate Action” oleh European Commission.

“Kegiatan ini merupakan aliansi internasional yang terdiri dari pemerintah daerah yang memiliki visi jangka panjang yang sama untuk dunia, yaitu dunia yang rendah emisi dan memiliki ketahanan iklim dan membantu mengakselerasi obyek Kesepakatan Paris. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Bogor diminta berbagi pengalaman Pemerintah Kota Bogor dalam hal kerja sama yang dilakukan antar pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim,” terangnya.

Bima juga memenuhi undangan Kantor Urusan Khusus Presiden Untuk Pengendalian Perubahan Iklim sebagai salah satu pembicara dalam sesi panel “Mainstreaming Climate Change Into Urban Development Plan” pada Senin, 13 November 2017, pukul 16.00-17.00 di Indonesia Pavillion, di Bonn, Jerman.

“Wali Kota Bogor merupakan delegasi Indonesia karena memiliki perhatian terhadap sejumlah isu penting termasuk transparency framework (kerangka transparansi), petunjuk lebih detail untuk mitigasi, adaptasi serta peranan dari negara maju untuk dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas,” kata Tyas.

Pemerintah Indonesia sendiri akan menyelenggarakan Indonesia Pavillion pada acara COP 23 ini. Indonesia Pavillion merupakan wadah untuk mengkomunikasikan informasi mengenai keberhasilan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam forum internasional. Dalam aksi perubahan iklim, kota merupakan stakeholder penting dalam perubahan iklim karena kota-kota di dunia hanya menempati 3% dari wilayah bumi namun mengonsumsi 60%-80% energi dan menghasilkan 75% emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, peran pemimpin daerah sangat penting dalam menentukan aksi penurunan emisi gas rumah kaca dan juga peningkatan ketahanan kota untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi.

Bagi kota Bogor, keikutsertaan pada COP 23 ini, bagian dari upaya untuk menguatkan komitmen menjadikan perubahan iklim menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung antisipasi perkembangan pembangunan di kota Bogor. Pada saat yang sama, sambung Tyas, kehadiran di COP 23 menjadi salah satu peluang untuk mencari bantuan dalam pendanaan program dan kegiatan terkait perubahan iklim di kota Bogor.

“Selama ini, sebagian besar bantuan luar negeri adalah dalam kaitan perubahan iklim. Contoh ICLEI yang memberikan bantuan PJU LED di 160 titik kota Bogor. Atau AFD Perancis yang berkontribusi pada upaya pembuatan Rencana Induk Kerja Penerangan Jalan Umum. Juga bantuan dari Pemerintah Provinsi Hiroshima terkait penanganan sampah atau dari NIES Jepang terkait bantuan pemasangan alat konsumsi energi,” beber Tyas.

Sementara itu, pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh European Union sekaligus pembicaraan bantuan dan kerjasama internasional. Kehadiran Wali Kota Bogor dalam Conference of The Parties (COP)-23 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman dijadwalkan 13-14 November 2017.

(ah)