MONITOR, Jakarta – Partai Demokrat merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan posisi PDIP sebagai oposisi selama pemerintahan SBY sehingga keputusan-keputusan strategis termasuk soal KTP elektronik menanggapi disebutnya Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak yang kecipratan duit korupsi e-KTP.
Melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (23/3) Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan XIII menyesalkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menurutnya mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus korupsi KTP elektronik.
"Ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," kata Hinca.
Menurut Hinca, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait pernyataan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus KTP elektronik yang menyebut dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak yang ikut menerima dana KTP elektronik adalah aneh dan sulit dipercaya.
"Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak, sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," tegas Hinca.
Hinca mencibir pernyataan Hasto sebagai sebuah kondisi ironis dimana sekjen sebuah partai besar tidak memahami perbuatan tindak pidana sebagai perbuatan pribadi.
"Rasanya tak pantas mengajari seorang sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula," tambah Hinca.
Hinca mengatakan kasus korupsi KTP elektronik tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.
"Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," jelas Hinca.
"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program KTP elektronik karena kadernya diduga terlibat korupsi KTP elektronik dikemukakan sekarang, setelah dua kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang KTP elektronik," kata Hinca.
Ia menilai pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, salah alamat, karena bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima dana, melainkan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu," jelas dia.
Partai Demokrat sendiri lanjut Hinca tidak akan ikut-ikutan memvonis keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung sebab Demokrat mengerti hukum.
"Yang terakhir, program KTP elektronik tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana KTP elektronik itulah yang salah, baik bagian dari pendukung pemerintah maupun pihak oposisi, semua sama di hadapan hukum. Mari menjadi insan Pancasila yang taat hukum dan ksatria," tandasnya.