MONITOR, Jakarta – Berbagai kritik menghujam pemerintah belakangan ini, terlebih usai Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjawab kritik politis senior Amien Rais terkait 'sertifikat tanah'.
Jawaban Luhut tersebut dinilai sejumlah kalangan mencerminkan arogansi pemerintah dalam menanggapi kritik.
Berbeda dengan anggapan-anggapan itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, sikap yang ditunjukkan Menkomaritim tersebut bukan sebagai bentuk arogansi, melainkan cermin pemerintah yang tidak tahan dengan kritik.
"Bukan arogan, kupingnya kurang tebal. Maksudnya itu dia enggak tahan dengar kritik. Kalau anda jadi eksekutif itu kerjaan hari-harinya itu tahan pada kritik dengan cara punya sistem," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).
Harusnya, lanjut Fahri, ketika mendapatkan kritik, pemerintah harus menerimanya dengan baik, pasalnya baik muncul dari tokoh maupun masyarakat, kritikan dapat menjadi bahan evaluasi pihak pemerintah.
"Memang teorinya begitu, tugas pemerintah adalah menjelaskan. Tugas dari yang di luar pemerintah ya mengkeritik," tutur Fahri.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan ini pun menyarankan pihak pemerintah agar lebih terbuka mengenai tugas pokok dan proyek-proyek yang dalam pengerjaan. Tentunya keterbukaan itu juga harus disertai dengan data-data dari negara yang relevan, sehingga dapat mencegah isu-isu yang dinilai hoaks atau tidak benar.
“Kalau anda enggak bisa ngomong rakyat memproduksi hoaks. Kalau negara memproduksi hoaks kita enggak bisa ngomong rakyat memproduksi hoaks. Kalau negara memproduksi hoaks tambah banyak lagi hoaks di luar. Karena itu dia harus ngomong dengan data-data,” tandasnya.