MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Moh. Nizar Zahro menilai, temuan 643 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Surabaya membuktikan ada yang tidak beres dalam distribusi kartu tersebut.
Sehingga, gaung keberhasilan yang disampaikan pemerintah bagikan jauh panggang dari api.
"Ini seperti penyakit era Orde Baru yakni bantuan tidak sampai kepada yang berhak," kata Nizar saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (22/3).
Masih kata dia, anehnya, sudah dua tahun berlalu ternyata uangnya belum dicairkan. Menurutnya, maka yang patut dikritisi adalah kinerja Kemendikbud yang tidak melakukan kroscek di lapangan, sehingga kasus lenyapnya 643 kartu KIP tidak terdeteksi oleh jajaran Kemendikbud.
Semestinya pihak Kemendikbud tidak berhenti hanya di pengirimannya saja, tetapi juga harus mengecek kepada pihak-pihak penerima apakah sudah menerima atau belum, sehingga pihak Kemendikbud juga harus pro aktif bertanya ke perbankan apakah dana bantuan pemerintah sudah dicairkan semua atau belum.
"Bila kroscek itu dilakukan maka kasus hilangnya 643 kartu KIP akan diketahui dua tahun yang lalu. Berhubung pihak Kemendikbud diam saja, maka kasus tersebut baru terbongkar sekarang, itupun karena laporan anak pemilik laundry, bukan oleh pihak Kemendikbud," papar politikus Gerindra itu.
Tidak hanya itu, Nizar juga menilai sikap diam perbankan yang bertanggung jawab dalam pencairan KIP patut dipertanyakan, karena tidak ada laporan dana yang belum dicairkan.
"Padahal, perbankan adalah bidang kerja profesional dimana audit keuangan selalu dilakukan setiap berkala. Aneh jika selama dua tahun perbankan membiarkan mengendapnya bantuan pemerintah tersebut," pungkasnya.