Jumat, 29 Maret, 2024

Cara Pemerintah Tanggapi Kritikan Amien Rais Dinilai Arogan

MONITOR, Jakarta – Pernyataan antara Menteri Koordinator Kemaritiman (Menkomaritim) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritik Politisi Senior Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga mantan aktivis di era Reformasi Amien Rais terkait program pemerintah Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah terus menuai polemik.

Untuk diketahui, kedua tokoh publik figur itu terlibat perang kata-kata akibat saling melontarkan komentar pedas terkait program Presiden Joko Widodo yang gencar membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat didalam agenda seminar.

Kritikan Amien Rais yang menyebut program tersebut hanya pengibulan alias pembohongan publik memantik emosi Luhut Pandjaitan yang bereaksi keras bahkan mengandung unsur ancaman akan membuka borok mantan ketua umim PP Muhammadiyah itu dimasa lalu. Luhut memperingatkan Amien Rais agar berhati-hati dalam bertutur kata menyampaikan kritikan kepada pemerintah.

“Jangan asal kritik saja, nanti kamu jadi pejabat saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa,” tegas Luhut di Gedung BPK, Jakarta, Senin (19/3). 

- Advertisement -

Menanggapi perseteruan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan reaksi Luhut yang menurutnya berlebihan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan mengatakan sikap Menko Luhut dalam merespon kritikan Amien Rais kepada pemerintahan Joko Widodo merupakan salah satu bentuk arogansi kekuasaan.

Fadli menegaskan suatu kritikan itu bebas dalam menyatakan pendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kata dia, hal itu juga dijamin dalam konstitusi.

“Tidak boleh ada kritik yang kemudian dihadapkan dengan satu ancaman ya, jadi pak amien masih dalam batas-batas kritik mengatakan 74 persen ada lahan yang dikuasai oleh koorporasi atau segelintir orang. Kalau saya juga melihat,” ungkapnya.

Fadli mencontohkan terhadap para petani yang tidak mempunyai lahan. Bahkan rata-rata petani indonesia hanya  memiliki lahan sekitar 0.2 hektar, yang sebagian besar hanya menjadi buruh tani dan petani garam.

“Jadi itu masih dalam tataran kritik menurut saya. jadi tidak bisa mengancam begitu itu sama saja namanya arogansi kekuasaan,” imbuhnya.

Dalam menanggapi berbagai macam kritikan, Fadli berharap pemerintah mestinya tidak perlu menunjukan kesan yang seperti itu sehingga terkesan emosional seolah tidak terima. Sama seperti halnya dengan soal reklamasi yang terjadi beberapa waktu lalu dimana reaksi Luhut juga dinilai sangat berlebihan.

“Menurut saya pemerintah. Maksudnya tidak perlu keluar kata-kata seperti itu. Itu pernyataan yang emosional, menurut saya persis seperti dulu ketika reklamasi ya mau nyari-nyari kesalahan orang berarti menggunakan segala macam kekuasaan mau dicari-cari urusan ini itu dan sebagainya. gak perlu seperti itu. itu akan menimbulkan antipati sendiri pada pemerintah,” tandasnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER