MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, akan segera memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan pihak provider terkait dugaan bocornya sejumlah data pelanggan berupa nomor induk kependudukan (NIK) maupun kartu keluarga (KK) saat resgitrasi kartu seluler.
"Simpang siur karena ada komentar Kominfo tidak ada kebocoran, jadi pernyataan di media pun berbeda-beda. Karena itu, untuk mengatakan adanya kecolongan atau tidak tunggu rapat pada Senin, kami harus tanya pada Menkominfo apakah betul ada kebocoran data atau tidak," kata Muetya di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (15/3).
Sebab, menurut dia, di luar registrasi kartu seluler, data pribadi juga banyak digunakan, misalnya dalam dunia perbankan, kartu kredit dan lainnya. Hal itu harus menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah, tapi DPR punya 'pekerjaan rumah' selesaikan UU tentang perlindungan data pribadi.
"Karena itu, kami tunggu pemerintah untuk kirimkan draf RUU, karena saat ini belum ada pembahasan, padahal ini sudah jadi prioritas, pemerintah belum selesai karena terkait beberapa kementerian seperti Menkumham, lalu soal KTP kan terkait Kemendagri sehingga perlu didudukkan dulu lalu kemudian bisa diproses drafnya," papar politikus Golkar itu.
Ia berharap agar RUU itu sepenuhnya menjadi inisiatif dari pemerintah, mengingat DPR RI sudah mengajukan dua inisiatif UU terkait, yakni RUU Penyiaran dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).
"Kami harapkan itu, karena inisiatif DPR sudah ada dua yaitu RUU Penyiaran dan RUU RTRI, sehingga akan maksimal. Ada kesepakatan di DPR ajukan hanya dua, dan kami menunggu pemerintah untuk ajukan. Menkominfo itu katakan akan berikan tapi belum,mudah-mudahan dalam waktu dekat ini," pungkasnya.
<script charset="UTF-8" src="//cdn.sendpulse.com/9dae6d62c816560a842268bde2cd317d/js/push/758cf63791745a539a382c8a9b66783d_0.js" async></script>