MONITOR, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengatakan, penghentian sementara proyek infrastruktur berat dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselematan pekerja.
Dimana penghentian sementara tersebut akan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi mulai dari desain, standar operasi prosedur, metode kerja, sumber daya manusia hingga peralatan.
"Keputusan dilanjutkan atau tidaknya pekerjaan konstruksi layang bergantung hasil evaluasi, project by project dan tidak harus bersamaan," kata Basuki beberapa waktu yang lalu.
Seperti diketahui, pemberhentian melalui surat edaran Menteri PUPR tertanggal 21 Februari 2018 tersebut berlaku untuk pekerjaan konstruksi baik BUMN maupun swasta yang mengerjakan proyek jalan tol, LRT, dan double-double track Manggarai-Jatinegara. Surat tersebut juga diedarkan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.
Terdapat 8 kriteria pekerjaan kontrusi layang yang dihentikan sementara, yakni pekerjaan menggunakan balok/gelagar-I beton langsing, menggunakan sistem scaffolding, balance centiver precast/in situ, launcher beam/frame, pekerjaan dengan tonase besar, pekerjaan yang mempunai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari 5, pekerjaan dengan faktor keamanan sistem bekisting kurang dari 4 dan pekerjaan menggunakan sistem kabel.
Selanjutnya perusahaan kontruksi tersebut diminta untuk menyiapkan dokumen terkait dan disampaikan kepada KKK untuk dilakukan evaluasi dan jika telah memeniuhi persyaratan dapat disetujui sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan. Dokumen yang akan dievaluasi antara lain dokumen kontrak, RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak), perencanaan, tenaga ahli dan tenaga terampil, alat berat dan operatornya, uji material, peralatan, setandar operasi prosedur, metode kerja dan ijin kerja.
Menyambut hal itu, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin selaku ketua KKK mengatakan, pihaknya akan membuka kantor sekertariatnya setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi. Menurutnya, evaluasi tidak akan menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan, namun dengan evaluasi meningkatkan keamanan dan keselamatan kontruksi.
"Para pemilik proyek akan aktif melaporkan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk memenuhi kriteria dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan ke lapangan. Kami memiliki 70 orang anggota KKK yang bertugas melakukan pengecekan ke lapangan. Evaluasi tidak dilakukan bersamaan tergantung pemilik proyek yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keluarnya rekomendasi," katanya saat menghadiri diskusi di Jakarta, Kamis (22/2).