MONITOR, Jakarta – Memasuki tahun politik, masyarakat dirasa perlu mengevaluasi pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir, misalkan di sektor ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat, dalam survei yang dilakukan menunjukkan bahwa sektor ekonomi menempati tingkat kepuasan paling rendah dibanding dengan sektor lain seperti pertanian, pertambangan, industri dan enam sektor lainnya.
"Hal ini harus dievaluasi mengenai kemampuan pemerintah dalam menyerap tenaga kerja," ujar Drajad H Wibowo, Ekonom Senior INDEFT di Pejaten Timur, Jakarta, Selasa (20/2).
Ia menjelaskan, riset singkat ini memfokuskan pencapaian kinerja Jokowi-JK dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu juga membandingkan antara tiga tahun pertama pemerintahan sebelumnya yaitu SBY-JK dan SBY-Boediono.
"Indikator yang digunakan ialah, penciptaan tenaga kerja yang berisikan beberapa aspek seperti rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dan rasio penciptaan kerja (RPK). Dengan rata-rata tambahan jumlah penduduk didapat dari jumlah penduduk bekerja ditahun sesudah dikurangi penduduk bekerja di tahun sebelum," paparnya.
Sementara, rasio penciptaan kerja (RPK) merupakan perbandingan antara rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja dengan pertumbuhan ekonomi sehingga didapatkan tambahan penduduk yang bekerja tiap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan angka yang didapat, pemerintahan Jokowi-JK ternyata lebih rendah jika dibanding masa pemerintahan SBY-Boediono. Dengan angka rata rata tambahan penduduk bekerja di masa Jokowi-JK adalah 2.13 juta penduduk pertahun. Sedangkan di masa SBY-Boediono mencapai 2.87 juta penduduk.
"Jangan buat aturan yang memberatkan sektor pelaku ekonomi," tambah Drajad.