Sumatera

Mawardi Yahya Tantang Balik Adu Data soal Kemiskinan Sumsel

Calon Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya

MONITOR, Palembang - Menanggapi tuduhan beberapa orang bahwa dirinya berbicara tentang kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) Sumatera Selatan (Sumsel) tanpa data, Calon Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, tuduhan tersebut yang sebaliknya tidak berdasar. Mengingat di era kekinian data apapun dapat diperoleh dengan kecanggihan teknologi.

"Orang yang menuduh begitu mungkin tidak punya smarphone, atau tidak punya paket intenet sehingga tidak mampu googling. Semua data sekarang ini bisa upload atau unduh di internet," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (14/2).

Menurut Mawardi, dengan mudahnya data diakses dan didiskusikan bersama, maka dengan sendirinya era menyembunyikan data telah berakhir dan berganti dengan era keterbukaan informasi.

"Era sekarang bicara tanpa data cuma akan ditertawai orang. Justru jika ada pemerintah yang mendesak BPS untuk menyembunyikan data malah harus dilaporkan. Tidak zamannya lagi sembunyikan data. Di era keterbukaan seperti ini bahkan warga negara bisa melaporkan pemerintah yang menolak memberikan informasi publik," tuturnya.

Terkait kemiskinan di Sumsel, Mawardi menjelaskan, data terakhir tahun 2017 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari kemiskinan nasional, yakni 13,10 persen kemiskinan Sumsel dan 10,12 persen untuk kemiskinan nasional. Angka tersebut dilampaui angka kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin yang mencapai 16,75 persen.

“Itu data kan. Ceklah sendiri, itu data BPS. IPM juga sama saja, tahun 2016 IPM Muba sebesar 66,45 persen berada dibawah IPM provinsi Sumsel 68,24 persen. Sayangnya baik Muba maupun Sumsel berada dibawah IPM Nasional yang mencapai 70,18 persen,” ujarnya.

Kemiskinan di Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebagaimana pernah dijelaskan oleh Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih, terdapat tiga daerah termiskin yakni Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai 19,49 persen. Berikutnya Kabupaten Lahat dengan persentase kemiskinan sebesar 16,81 persen dan posisi ketiga Kabupaten Musi Banyuasin dengan persentase mencapai 16,75 persen.

Sementara penduduk miskin terendah yakni Kota Pagaralam mencapai 8,89 persen disusul Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 10,98 persen, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terendah ketiga dengan persentasi mencapai 11,00 persen.

Dihubungi terpisah, salah satu anggota tim HMDY, Noversa mengatakan, dalam menghadapi kritik semua pihak harus menyikapinya dengan dingin. “Saya kira kita harus dingin menanggapi adu konsep para calon. Era sudah berubah, data bisa diakses dari handphone, jadi bekerja saja. Lihat Presiden Jokowi, Beliau bekerja, terasa oleh rakyat. Kemiskinan turun, lebih miskin Sumsel dari Indonesia, begitu kan kalau lihat data. Ini yang akan dibenahi sama HDMY,” ujarnya.

(hans)

Terpopuler