Politik

Reklamasi sudah menggerus 500 hektar Lahan, Haruskah Dilanjutkan?

MONITOR, Jakarta - Polemik mengenai mega proyek reklamasi teluk Jakarta terus bergulir. Seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan provinsi DKI Jakarta, pro dan kontra keberlangsungan mega proyek yang menjadi perhatian publik talnah air itu kembali mencuat. Gubernur DKI Jakarta yang baru Anies Baswedan telah menyatakan untuk tidak melanjutkan reklamasi yang sudah setengah jadi itu.

Tokoh milter angkatan laut Kol. Laut DR. Ir. H. Abdul Rivai Ras, MM MS MSi menjabarkan saat ini proyek reklamasi teluk Jakarta telah menggerus 500 hektar lahan dan sudah menelan dana kurang lebih 400 triliun.

“Ini sangat mahal. Informasi terakhir dana yang terpakai sudah mencapai 400 triliun, dan jika semua pulau selesai terealisasi dibangun, maka dana yang termakan adalah 1.500 Triliun,". ujar Rivai dalam acara Workshop Aspek Kebijakan Tolak Reklamasi yang dilaksanakan Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia di Hotel Sofyan Tebet, Jl. Prof. Soepomo, Tebet. Jakarta Selatan, Rabu. (14/2).

Ia menegaskan setidaknya ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan penolakan mega proyek reklamasi yaitu Pertama, Penataan wilayah pertahanan Negara PP. No 68 /2014, urgensi reklamasi dan penyelenggaraan penataan ruang (PP Nomor 15 /2010) tentang Penyusunan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis pemanfaatan dan pengendalian wilayah. Dan kedua, perencanaan tata ruang laut (Ekologi, Ekonomi, Sosial).

"Saya tidak mau menolak reklamasi jika tidak ada dampak buruknya, tinjauan saya melalui pertahanan dan keamanan adalah sebagaimana teori pertahanan kopenhagen school. Reklamasi tersebut sebenarnya karena ingin memperluas daratan ibukota, sesungguhnya yang dinilai ekonomis," tegas salah satu pendiri Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.

"Ada 5 kawasan strategis reklamasi diantaranya pertama, Kepentingan Pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan sumber daya atau teknologi tinggi, serta kepentingan lingkungan hidup,” tambahnya.

(jml)