Hukum

PBHI : R-KUHP dan Revisi UU MD3 Khianati Reformasi dan Langgar Hak Asasi

Ilustrasi

MONITOR, Jakarta - Pembahasan legislasi di Senayan mulai menggemparkan masyarakat sipil ketika Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), di mana terdapat ketentuan pidana mengenai Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Sahabat, serta penghinaan terhadap Pemerintah.

Pada awal Februari 2018, menyusul hasil revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), dengan aturan pada Pasal 122 huruf (k) yang memberikan mandat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menilai secara teoritis dan praktis, kedua ketentuan tersebut (pemidanaan atas penghinaan terhadap Presiden di RKUHP dan DPR serta Anggota DPR di revisi UU MD3) akan menimbulkan kontroversi, karena selain multitafsir tanpa indikator yang jelas, juga akan terjadi overkriminalisasi terhadap masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, pers/jurnalis, pengamat hukum danatau politik, bahkan sampai peneliti.

“Pada intinya, masyarakat tidak bisa menyatakan ekspresi dan/atau pendapatnya serta bertukar informasi faktual terkait dengan semua itu, karena berpotensi untuk dianggap sebagai suatu penghinaan yang dapat dipidana,” ujar ketua PBHI Totok Yulianto dalam Pernyataan Sikap yang diterima MONITOR, Rabu (14/2).

Menurut Totok, demokrasi akan mengalami stagnansi ketika masyarakat dibayang-bayangi ketakutan dalam memberikan kritik terhadap orang yang mereka pilih (DPR dan Presiden). Sepanjang tahun 2017 saja, tercatat, kehadiran Anggota selama masa sidang Paripurna hanya 41,43 %, dan hanya 12 % RUU yang berhasil disahkan (5 RUU dari 50 RUU yang masuk dalam prolegnas).

“Padahal anggaran mengalami kenaikan signifikan dari sekitar Rp 3,7 Triliun (2016) ke Rp 4,8 Triliun (2017). Bagaimana bisa, untuk tidak dikritik?,” tegasnya.

Atas pasar hal tersebut, PBHI Nasional menyatakan paling tidak ada 3 (tiga) poin penting yang perlu dicatat dari pemidanaan berbasis penghinaan baik RKUHP dan revisi UU MD3 itu diantaranya : Pertama, terjadi sesat pikir. Dalam rangka “menjaga kehormatan” baik untuk presiden maupun DPR/Anggota DPR, maka seharusnya Presiden dan Anggota DPR (dari segi internal) menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, dan (dari segi eksternal) membuka ruang yang luas bagi publik untuk mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan termasuk kritik sekalipun.

“Bukan sebaliknya, membuat aturan di mana siapa saja yang berpendapat, berekspresi dll tentang Presiden dan Anggota DPR dapat dianggap menghina dan dipidana. Ini sesat pikir dalam konteks “menjaga kehormatan,” tandanya.

Kedua, PBHI menilai terjadi pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Salah satu masalah fundamental dari rejim otoriter Orde Baru, adalah “pembungkaman publik”, yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Di mana tidak boleh ada satu pun warga masyarakat yang boleh mengkritik Presiden, Wakil Rakyat, dll, dengan menerbitkan UU Subversif, Pasal 134, 135 dan 136 KUHP tentang Penghinaaan terhadap Raja, Ratu dan Gubernur Jenderal.

“Maka dari itu, pasca-reformasi, seluruh ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan menempatkan diri sama seperti Raja dan Ratu Pemerintah Kolonial merupakan kontradiksi dari makna DPR yang harusnya berwatak “Wakil Rakyat”, bukan justru “Raja (dari) Rakyat”. Ungkap Totok.

Ketiga, PBHI menyebut telah terjadi pelanggaran Hak Asasi. Pasca-reformasi, terjadi amandemen terhadap Konstitusi (UUD Negara RI 1945), yang menjamin hak kebebasan berekspresi, berpendapat, bertukar informasi, berkontribusi membangun negara, dan perlakuan yang sama di mata hukum, yang diatur dalam Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD NegaraRI 1945.

(jml)