Parlemen

Baleg DPR : Boleh Kritik asal sesuai Fakta

Ketua Baleg DPR, Andi Atgas (Foto : Rangga / MONITOR)

MONITOR, Jakarta - Polemik salah satu pasal di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) UU MD3 ditepis oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas yang menyebut lembaga DPR siap untuk dikritik jika itu sesuai dengan fakta yang ada.

Terkait dengan pasal 122 huruf (k) yang dikhawatirkan menyangkut kritik yang bisa membungkam hak-hak warga negara, Supratman menegaskan DPR harus melakukan fungsi pengawasan. Tuturnya, lembaga DPR itu merupakan representasi rakyat yang bagaimana mungkin DPR mau antikritik, padahal kerja DPR itu harus mengkritik dan mengawasi pemerintah supaya lebih dewasa.

"Yang tidak boleh adalah memberi stigma yang berlebihan yang tidak sesuai dengan harkat dan etika kita dalam berbangsa dan bernegara sebagai orang timur, itu yang tidak boleh" Ujar Supratman, di Ruang kerja Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, (13/2).

Dia menuturkan, katakanlah mungkin anggota DPR dalam memberikan pernyataan kemudian orang lain menyamakannya dengan hewan, dan lain-lain. Atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan sebagai sebuah anak bangsa dengan pola ada ketimuran.

"Jadi jangan di persepsikan orang melakukan kritik jangan dilarang. Yang kita maksudkan itu menjaga kehormatan. Sama kayak teman-teman semua, kan ada kehormatan kita kan. Mana batas-batas kehormatan kita, itu dalam etika dan adat kita itu udah ada nyata. Tidak boleh hate speech, menyerang sesuatu kemudian menyebarkan berita bohong yang mendeskredisikan" Kata dia.

Menurutnya, apabila menyoroti DPR, katakanlah ini DPR tidak melaksanakan fungsi legislasinya secara benar maupun produktivitasnya rendah. Itu tidak ada masalah kalo memang faktanya seperti itu.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga menyampaikan, berkaitan dengan hal tersebut nanti akan diatur dalam tata tertib yang akan segera dibahas di dalam Baleg dalam waktu dekat ini untuk poin-poin mana saja. Tuturnya, ini sudah berkembang di dalam pembahasan Panja sekarang ada yang namanya Contempt Of Parlement atau penghinaan terhadap Parlemen.

"Nah mekanismenya karena kalo dilakukan oleh orang per orang itu bisa lebih rumit, kita lembaga kan. Nanti yang melakukan itu adalah MKD untuk mewakili DPR supaya terlembaga. Tidak sporadis dilakukan oleh orang per orang" Jelas Supratman.

Supratman menegaskan, MKD fungsinya menjaga kehormatan etika anggota DPR. Sedangkan ini berkaitan dengan pelaporan ke luar, maka dari itu MKD akan mewakili lembaga DPR untuk melaporkan ke pihak kepolisian.

"Jadi tuh MKD di posisi lembaga sebagai menjaga keluhuran martabat anggota perilaku ini sekarang orang yang merendahkan martabat itu MKD yang diberi tugas untuk mengambil langkah-langkah hukum. Tidak lebih daripada itu" Pungkasnya.

Pasal yang menjadi polemik tersebut berkaitan dengan pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum apabila merendahkan kehormatan Dewan.

(jml)