Sosial

TKI Kembali Jadi Korban Kekerasan, Ketua DPR Minta Negara Tanggung Jawab

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Parlementaria Terkini)

MONITOR, Jakarta - Tenaga Kerja Wanita (TKW) asa Indonesia lagi-lagi diduga menjadi korban kekerasan di luar negeri. Teranyar, dikabarkan seorang TKW asal kota Medan, Adelina (21) dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (11/2) setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Penang, Malaysia.

Menurut kabar yang dihimpun, didapati tubuh Adelina dalam kondisi yang tak terawat dan dipenuhi luka, terutama pada bagian lengan, kaki dan wajah.

Menanggapi mirisnya kejadian tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, negara harus bertanggung jawab terhadap warganya. Terlebih warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri sering kali diberitakan menjadi korban kekerasan dan tak jarang hingga kehilangan nyawanya.

"Negara wajib melindungi warga negaranya di dalam negeri maupun di luar negeri," tegas Bamsoet, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Terkait kejadian itu Bamsoet akan menginstruksikan kepada Komisi IX DPR yang merupakan mitra dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk segera berkoordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus terbaru di mana TKI asal Medan menjadi korban penyiksaan hingga tewas oleh majikannya di Malaysia.

"Kami akan meminta komisi terkait untuk memberi perhatian penuh dalam hal ini dengan memanggil mitranya atau pemerintah untuk menjelaskan dan kemudian menyelidiki penyebab dari kematian tersebut," jelasnya.

Selain itu Bamsoet meminta agar pihak terkait dan Pemerintah Daerah, serta Perusahaan Jasa (PJ) TKI yang dalam hal ini sebagai wadah yang memfasilitasi pengiriman TKI harus memenuhi kriteria dan standar yang sesuai dengan Negara tujuan, agar para TKW asal Indonesia mendapat perhatian yang serius.

“Meminta Komisi III mendesak Kepolisian (Interpol), Migrant Care Indonesia, dan PJ TKI untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi TKI yang bermasalah dengan hukum setempat,” tutur Bamsoet.

(hans)

Terpopuler