Parlemen

DPR Diminta Segera Hentikan Pembahasan Revisi KUHP, Ini Alasannya

Media Briefing RKUHP STH Indonesia Jentara, Selasa (13/2). (foto : Muhammad Ichsan / MONITOR)

MONITOR, Jakarta - DPR tengah melakukan pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun seiring dengan berjalannya waktu, proses pembahasan tersebut menuai polemik di Masyarakat tidak terkecuali kelompok akademisi. Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera salah satunya.

Bertempat di Puri Imperium Office, Jl. Kuningan Madya, Jakarta Selatan. Selasa (13/2) STH Jentara Indonesia menghadirkan beberapa pakar terkait polemik pembahsan R-KUHP tersebut.

Pakar Hukum Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa mengatakan kerja tim perumusan KUHP itu bukan pekerjaan ringan, KUHP ini sudah sangat lama tercatat draftnya khususnya mengenai Bab Pembunuhan dan Penganiyaan.

“Kita harus melihat sejarah perjalanannya KUHP, beban yang diemban Tim KUHP kita ini khsusnya mengenal bab Pembunuhan misalnya, bab penganiyaan. Kita masih memakai RU-KUHP dari belanda sampai sekarang, untuk mengubah RU-KUHP itu butuh waktu yang lama untuk membahas ulang," ujarnya.

Pada 14 Februari mendatang rencananya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eva menilai hal tersebut menjadi sebuah kemunduran dalam demokrasi bangsa Indonesia, pasalnya beberapa revisi yang dilakukan dalam RKUHP mengekang hak kebebasan masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara.

Sementara itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menguraikan 7 persoalan dalam RKUHP, yakni :

(1) RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization);

(2) RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan, utamanya anak dan perempuan;

(3) RKUHP mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat;

(4) RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi;

(5) RKUHP memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat warga;

(6) RKUHP mengancam eksistensi lembaga independen;

(7) berdasarkan enam poin permasalahan yang terlah disebutkan di atas, telah nyata terlihat bahwa RKUHP dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya.

(jml)