MONITOR, Jakarta – Sempat ramai diberitakan, nama Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 25 Januari lalu.
Dimana kala itu Mirwan Amir, Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR bersaksi pernah memberi saran kepada SBY agar menghentikan proyek e-KTP yang tengah dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri. Namun menurut Marwan, Ketua Umum Partai Demokrat itu memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut.
Mendengar kesaksian Mirwan, Kuasa Hukum Setya Novanta Firman Wijaya diluar persidangan mengungkapkan sindiran siapa sebenarnya aktor besar dibalik kasus tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Santoso menghimbau agar kader Demokrat Jakarta tak mudah percaya kabar yang belum jelas kebenarannya tersebut.
"Saya atas nama kader Demokrat Jakarta mendesak pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melakukan perlawanan kepada mereka yang sudah menuduh ketua umum partai kami atas dugaan keterlibagan kasus e-KTP,"tegas Santoso kepada MONITOR, Selasa (13/2).
Dikatakan Santoso, pihak DPP harus bisa mengklarfikasi kabar tak jelas ini. Sebab kalau dibiarkan terus menggeliding dan tidak ada klarifikasi secara menyeluruh akan berdampak luas terhadap partai berlambang mercy ini di pemilu dan pilpres 2019 mendatang.
"Ini harus ada klarifikasi, sebab prediksi saya kalau dibiarkan akan sangat berdampak di 2019 nanti," terangnya.
Dikatakan Santoso, pihaknya berkaca pada pemilu 2014 lalu, dimana Demokrat diterpa masalah kadernya yang banyak tertangkap KPK karena kasus korupsi. Hasilnya ditahun itu perolehan suara Partai Demokrat terjun bebas.