Politik

Isu SARA, Hoaks dan Ujaran Kebencian masih jadi Ancaman Serius Pilkada 2018

Komisioner Bawaslu Mohammad Afifudin dan Direktur RUBIK saat deklarasi Pemilu tanpa Konflik di Bawaslu, Senin (12/2). (foto : Muhammad Ichsan/MONITOR)

MONITOR, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendapat tantangan dari banyak beredarnya berita palsu, ujaran kebencian dan masih maraknya politik uang. Untuk itu diperlukan sinergi semua pihak termasuk masyarakat untuk menciptakan pesta demokrasi kita menjadi lebih baik.

Direktur Eksekutif Rumah Bebas Konflik (Rubik) yang juga dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta Abdul Ghofur mengatakan Bila semua elemen masyarakat yang ada terlibat aktif dalam mengkampanyekan pemilu bebas dari konflik, maka optimisme pemilu kita akan masuk pada fase Performance, dan tujuan pemilu dalam suatu negara untuk kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat bisa terwujud.

"Kita hari ini berada pada titik memprihatinkan, maraknya konflik sampai politik uang yang begitu masif merupakan kegagalan pemilu secara substansial. Suprastruktur pemilu seperti UU dan aturannya hanya sampai pada soal prosedural, tidak ada yang serius mengurus substansialnya," katanya dalam sesi diskusi publik Deklarasi Pemilu Tanpa Konflik di Media Center Bawaslu, Senin. (12/2).

Sementara itu, ditempat yang sama Komisioner Bawaslu Mohammad Afifudin mengapresiasi lahirnya deklarasi pemilu tanpa konflik dalam Piagam Thamrin 14 yang diinisiasi oleh pimpinan media bersama penyelenggara pemilu. Menurut Afif, memetakan potensi kerawanan pemilu itu juga jadi mandat yang tugas Bawaslu sebagai pengawas.

"Kita petakan provinsi provinsi dengan kerawanan masing masing menjelang pilkada sejak awal 2018. Rundown off Action, menindak akun-akun kampanye hitam saat pilkada ini juga bagian dari skenario pencegahan kita," kata Afif.

Afif berharap semua elemen baik Bawaslu, KPU, Dewan Pers, dan juga KPI sama-sama memantau media untuk melawan politik uang dan politik SARA.

"Inilah isu-isu yang menjadi potensi merusak yang dahsyat. Jadi sekira itu memprovokasi dan menjatuhkan maka itu tugas kami mengantisipasi," tambahnya.

Afif menambahkan Bawaslu berkepentingan mengajak semua pihak untuk bekerjasama. Dirinya juga mengaku sudah bertemu dengan tokoh agama dalam rangka memerangi isu SARA dalam Pilkada dan Pemilu. Afif yakin dengan pengawasan yang optimal, politik prosedural secara subtansial akan lebih baik kedepannya.

(jml)