MONITOR, Jakarta – Peneliti Senior dan Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dinilai dengan tidak adanya konflik baik sebelum maupun sesudah Pemilu.
Menurutnya, untuk mencapai indikator tersebut, perlu kerjasama seluruh stakeholder yang bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU, termasuk media massa.
"Pemilu yang berkualitas adalah pemilu tanpa konflik dan tentunya untuk mencegah itu, seluruh stake holder yang bekerjasama dengan Bawaslu dan KPU wajib bekerja intern secara profesional," kata Siti Zuhro saat menghadiri acara deklarasi Piagam Thamrin 14 di Media Center Bawaslu, Senin (12/2).
Untuk diketahui, deklarasi Piagam Thamrin 14 tersebut guna mendukung jalannya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2018 yang jujur dan adil, berintegritas dan damai. Piagam Tersebut ditandatangani langsung oleh KPU, Bawaslu, DKPP, Forum Pimpinan Redaksi dan Akademisi.
Piagam Thamrin 14 tersebut berisi 5 butir pernyataan tentang komitmen penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pers dan elemen masyarakat untuk pemilu yang bebas dari konflik vertikal dan horizontal. Kedua, memproteksi setiap warga negara dari segala potensi konflik dan upaya konflik. Ketiga, mempromosikan pancasila, keberagaman budaya dan pluralitas sosial politik sebagai upaya mencegah konflik.
Terakhir yakni meningkatkan partisipasi publik secara proporsional dan intensif mencegah konflik, serta melakukan kampanye publik menolak politik uang sebagai kesadaran menghindari politik transaksional.
Sejalan dengan pernyataan Zuhro, Tenaga Ahli DKPP, Rahman Yasin menuturkan, pihaknya akan mendorong setiap pelaksanaan Pilkada dan Pemilu agar berjalan secara demokratif, berintegritas dan bermartabat.
"Disetiap tingkatan harus memiliki bekal yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu dan KPU, kita intinya menjaga etika politik pemilu itu sendiri," katanya.