Parlemen

Bagi PPP Rancangan Revisi UU MD3 itu Cacat Konstitusi

Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati (dok. MONITOR)

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kemenkumham dan Badan Legislasi sudah temui kata sepakat perihal Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tentang penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Tidak semua fraksi di DPR sepakat, fraksi PPP menjadi salah satu fraksi yang menolak revisi UU MD3 tersebut.

Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati mengatakan kalau fraksinya menolak revisi UU MD3 terkait penambahan kursi karena PPP menganggap kesepakatan itu cacat secara konstitusi.

"Bagi PPP, rancangan revisi UU MD3 yang kemarin yang diputus dalam rapat Baleg dengan pemerintah cacat konstitusi," ucap Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2).

Fraksi PPP tidak terima kalau revisi UU MD3 terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD diberikan lansung berdasarkan urutan pemenang pemilu 2014.

"Penambahan kursi wakil ketua itu diberikan kepada suara kesatu ketiga dan keenam. Padahal putusan mahkamah konstitusi, harusnya penambahan itu dilakukan dengan cara dipilih," kata Reni.

"Kalo mau dilakukan penambahan maka mekanismenya harus dipilih. Dipilih dengan cara bagaimana? Dengan suara terbanyak. Kalau toh langsung penetapan basisnya harus kepada suara terbanyak. Jadi boleh kalau penetapan, basisnya suara terbanyak, Dpr satu mpr satu," lanjutnya.

Seperti diketahui dalam Rapat Kerja Panja (Panitia Kerja) Baleg bersama Menkumham Yasonna Laoly yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2) menghasilkan kesepakatan opsi penambahan kursi yakni satu kursi tambahan untuk DPR, tiga tambahan untuk MPR, dan satu kursi tambahan untuk DPD.

Kendati demikian, tidak semua Fraksi di DPR sepakat dengan revisi UUMD3 terkait penambahan kursi pimpinan. Dari 10 perwakilan fraksi yang mengikuti rapat kerja dengan pemerintah, dua fraksi menolak penamabahan kursi pimpinan. Dua fraksi itu yakni fraksi PPP dan fraksi Nasdem.

(jml)

Terpopuler