Politik

Sambangi Fraksi PPP, Menteri Agama jelaskan Duduk Soal Pemotongan Zakat PNS Muslim

Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dan Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati

MONITOR, Jakarta - Terkait polemik wacana pemotongan 2,5 persen gaji pegawai negeri sipil (PNS) fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI panggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin untuk minta penjelasan.

Pertemuan itu digelar secara tertutup di Ruang Fraksi PPP lantai 15 Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2).

"Jadi intinya saya hadir di fraksi PPP DPR untuk memenuhi undangan ketua fraksi PPP yang undang saya secara khusus untuk bicarakan banyak hal pada dasarnya antara lain adalah isu terkait belakangan ini menyangkut optimalisasi dana zakat di kalangan ASN," ucap Lukman.

Lukman mengatakan, dari pertemuan yang dilakukan dengan Fraksi PPP mendapatkan banyak kesimpulan.

"Kesimpulannya banyak. Intinya adalah bahwa ini sesungguhnya dalam rangka untuk bagaiamana potensi dana umat dalam bentuk zakat ini yg tidak kecil itu betul-betul bisa diaktualisasikan semata-semata untuk kemaslahatan umat. Jadi karenanya fraksi PPP sangat concern melihat ini karena fraksi PPP selalu melihat persoalan keumatan menjadi prioritas utama," kata Lukman.

Sementara Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati mengatakan fraksi PPP mendukung penuh wancana yang sedang dicanangkan oleh Lukman terkait zakat 2,5 persen itu. Menurut Reni persoalan zakat tidak bisa dilihat dari perspektif politik dan sosial melainkan perspektif agama.

Reni melihat wacana Menag terkait zakat ini merupakan bagian dari pada kinerja pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang yang membutuhkan.

"Saya sudah peroleh informasi dan saya dukung Pak menteri untuk lakukan sosialisasi terhadap gagasan ini. karena beberapa poin gagasan ini sudah sesuai dengan UUD tentang fakir miskin dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan di UUD," ucap Reni

Seperti diketahui akhir-akhir ini wacana Menteri Agama untuk mewajibkan setiap gaji PNS beragama Islam untuk dizakatkan sebesar 2,5 persen menjadi polemik. Akan tetapi Menteri Agama sudah memberikan penjelasan kalau wacana tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi setiap PNS beragama Islam.

(jml)