MONITOR, Jakarta – Ramainya perdebatan tentang mahar politik saat ini tidak lepas berawal dari 'curhatan' La Nyalla Mattalitti yang mengaku dimintai uang untuk mendapatkan rekomendasi atau tiket maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra.
Menurut penuturan La Nyalla, ia diminta uang supaya mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon Gubernur sebesar Rp 40 miliar.
Menanggapi persoalan tersebut, Politisi dan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menyebutkan bahwa mahar politik yang dimintai kepada bakal calon kepala daerah untuk bisa diusung oleh partai politik itu multitafsir.
"Beda definisi dan persepsi saja," kata Hendrawan.
Salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa mahar politik itu ada yang mengartikan sama dengan biaya politik (saksi dan sosialisasi), tapi ada juga yang mengartikan biaya politik plus fee untuk makelar politik.
"Ada pula yang menafsirkan sebagai biaya politik ditambah fee plus biaya pemenangan, jadi ruwet," katanya.
Bahkan, persoalan yang dikemukakan mantan Ketua PSSI, La Nyalla Matalitti, kini sudah bergulir dan sedang diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditelusuri benar atau tidaknya adanya 'mahar' pada partai politik guna rekomendasi maju di Pilkada 2018 ini.