Jateng-Jogja

Tolak Tambang, Enam Anak Warga di Bawah Umur di 'Kriminalisasi'

Protes Warga Desa Wisnu Pemalang Terhadap Kegiatan Penambangan Galian C

MONITOR, Pemalang – Protes penambangan galian golongan C oleh warga Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Jawa Tengah berujung pada pelaporan kepada enam anak di bawah umur.

Kejadian tersebut dilatarbelakangi adanya aksi penolakan warga terhadap penambangan batuan diorit golongan C di tanah kas Desa Wisnu oleh PT Asa Sukses Amanah. Aksi tersebut dilakukan pada 30-31 Oktober dan 1 Nopember 2017 di depan Kantor Kepala Desa Wisnu.

Puncak dari aksi penolakan warga terjadi pada 1 Nopember 2017. Setelah melakukan aksi di depan Kantor Kepala Desa, warga melanjutkan aksi ke lokasi tambang. Hal tersebut terjadi lantaran Kepala Desa tidak mau menemui warga penolak.

Penolakan warga Desa Wisnu dilatarbelakangi karena lokasi penambangan yang terletak sangat dekat dengan pemukiman warga. Sehingga warga kuatir akan berdampak terjadinya longsor. Selain itu, lokasi tambang yang berada di atas pemukiman warga harus juga melewati jembatan kecil yang rawan amblas ketika dilewati truk bermuatan berat. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses keluar masuk Desa Wisnu.

Masyarakat juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan tambang. Bahkan Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2016 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa antara PT Asa Sukses Amanah dengan Pemerintah Desa Wisnu Seluas 10,986 Ha tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan warga sekitar yang akan terdampak.

Pasca aksi penolakan warga, 5 Nopember 2017, warga mulai menerima intimidasi dari oknum kepolisian yang mengancam akan membawa anaknya ke kantor polisi sektor watukumpul tanpa mengetahui tujuannya. Bahkan 3 (tiga) anak di bawah umur dicegat/dihadang oleh satu mobil yang berisi orang-orang berseragam kepolisian ketika hendak pulang dari sekolah.

Seperti penuturan LBH Semarang dan WALHI Jawa Tengah, diceritakan bahwa pada 19 Desember 2017, pukul 14.00 wib salah satu warga menerima pemanggilan undangan kepada satu anak di bawah umur.

Surat tersebut berisi tentang pemanggilan kepada anak RI (13 tahun) untuk dimintai keterangan di Kepolisian Resor Pemalang pada tanggal 18 Desember 2017. Kemudian, pada 13 januari 2017, RI kembali menerima pemanggilan kedua untuk hadir di Polres Pemalang.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan oleh RBI dengan nomor: B/05/XI/2017/JATENG/RESPML/SEKWTK pada 5 November 2017 kepada enam orang anak di bawah umur atas dugaan tindak pidana pengerusakan terhadap suatu barang atau pengerusakan secara bersama-sama.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RI, diketahui melalui berita acara interogasi tertanggal 13 Januari 2018 bahwa Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 170 KUHP yang bunyinya “Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara lima tahun enam bulan”.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, upaya percobaan kriminalisasi kepada enam anak di bawah umur di Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, merupakan satu bentuk pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat.

“Ini merupakan pembungkaman masyarakat yang sedang berjuang demi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan menggunakan instrument hukum (Anti SLAPP Suit/ Strategic Lawsuit Againts Public Participation) seperti juga terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya kepada masyarakat yang sedang melakukan perjuangan untuk lingkungan hidup. Seperti yang terjadi pada kasus penolakan pabrik semen di rembang dan penolakan tambang emas di Banyuwangi” tutur Eti Oktaviani, salah satu Penasehat Hukum warga dari LBH Semarang, pada rilis persnya pada MONITOR di Pemalang, Minggu (14/1).

Sedangkan WALHI Jawa Tengah, yang turut membantu advokasi warga Wisnu, menyatakan kasus tambang di selatan Kabupaten Pemalang bagian selatan ini bisa menjadi preseden buruk bagi perjuangan lingkungan hidup di Indonesia. Apalagi pihak yang dilaporkan adalah anak-anak di bawah umur.

“Ini preseden buruk bagi perjuangan lingkungan hidup dan tentu pihak berwajib (Polres Pemalang) harus menjadikan Pasal 66 UU PPLH sebagai dasar dalam menangani kasus ini. Upaya pemidanaan ini harus segera dihentikan.” demikian jelas Abdul Ghofar divisi advokasi Walhi Jawa Tengah.

(azn)