Pemerintahan

Pro-Kontra Impor Beras, Mentan Amran : Petani Tetap Terlindungi HPP

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (kiri) dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita (kanan)

MONITOR, Jakarta - Ketika Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyebut Februari puncaknya panen padi. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, justru perintahkan impor beras.

"Oktober (2017) musim hujan. Kalau umur padi tiga bulan, Januari berarti panen sehingga di Februari masuk panen puncak," kata Menteri Amran.

Menteri Amran mengatakan cuaca di Indonesia baru normal dalam dua tahun terakhir mengingat sebelumnya terjadi fenomena El Nino dan La Nina sejak awal tahun 2017 yang lalu.

Menurut Amran, terjadi peningkatan produksi beras karena dukungan pemerintah melalui penambahan luas sawah, pembangunan irigasi tersier, dan normalisasi saluran irigasi dan embung, serta pembagian bibit unggul.

Hal ini menurutnya mampu meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman yang biasanya tanam satu kali menjadi dua kali.

Mengenai keputusan Kemendag impor beras khusus sebanyak 500.000 ton di awal 2018, Amran mengatakan hal tersebut tidak akan menganggu petani karena ada harga pembelian pemerintah (HPP).

"Petani tetap terlindungi karena ada HPP. Salah satu contohnya jagung, karena regulasinya tepat hanya satu tahun lebih langsung swasembada. Dahulu impor Rp 12 triliun sekarang nol," ujarnya.

Impor 500.000 ton beras, menurut Amran, hanya mencukupi setara dengan enam hari dari rata-rata kebutuhan beras nasional yang mencapai 2,5 juta ton per bulan.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan impor beras khusus sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand pada akhir Januari menurutnya dilakukan tanpa menggunakan dana APBN.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang bermitra dengan perusahaan beras lain yang akan melakukan Impor dan mendistribusikannya, termasuk mekanisme distribusi beras ke pasarannya juga.

Keputusan untuk melakukan impor beras, menurut Mendag, dilakukan setelah pemerintah, Satgas Pangan, dan Bulog melakukan operasi pasar (OP) sejak November-Desember 2017 untuk menekan peningkatan harga beras medium.

Jenis beras yang diimpor bukanlah jenis premium, melainkan beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri dan nantinya dijual sesuai dengan harga beras medium, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/2018 tentang Ekspor dan Impor Beras.

Ada pun penugasan kepada PPI sebagai importir bertujuan agar harga beras khusus yang masuk ke pasaran dapat dikendalikan atau dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp 9.450,- per kilogram.

(azn)